Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor & Ekspor

TUGAS:

MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

FUNGSI:

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
3. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007.

PENGERTIAN KEPABEANAN

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

PENGERTIAN DAERAH PABEAN

PENGERTIAN KAWASAN PABEAN

PENGERTIAN IMPORT

IMPOR Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean, Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

Penjelasan

PEMENUHAN BEA MASUK

PENGERTIAN IMPORT UNTUK DIPAKAI

1. PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (BC 1.0)
2. PEMBERITAHUAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT (BC 1.1)
3. PEMBERITAHUAN BARANG IMPOR YANG DIANGKUT LANJUT (BC 1.2)
4. PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN MELALUI LUAR DAERAH PABEAN (BC 1.3)
5. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (BC 2.0)
6. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERTENTU (BC 2.1)
7. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC 2.2)
8. PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR/EKSPOR DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN (BC 2.3)
9. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB KE DPIL (BC 2.4)
10. PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (2.5)
11. PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (BC 3.0)
12. PEMBERITAHUAN PEMASUKAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BC 4.0)

1. INVOICE
2. PACKING LIST
3. BILL OF LADING / AIRWAY BILL
4. POLIS ASURANSI
5. BUKTI BAYAR BM & PDRI (SSPCP)
6. SURAT KUASA, JIKA PEMBERITAHU PPJK

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. buku ilmu pengetahuan;
4. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
5. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
12. barang pindahan;
13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
16. barang  yang  telah  diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
17. bahan  terapi  manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
3. barang  dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
4. peralatan  dan bahan  yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
5. bibit  dan benih    untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
6. hasil laut yang  ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
7. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
8. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
9. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
10. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

1. Pre Notification / Pemberitahuan Pendahuluan
2. Trucklossing (hanya untuk importir jalur prioritas)
3. Pembayaran Berkala (hanya untuk importir jalur prioritas)
4. Rush Handling
5. Pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran BM & PDRI
6. Pembongkaran & penimbunan barang impor di gudang importir
7. Pemeriksaan barang impor di gudang importir
8. Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB
9. PIB Berkala
10. Returnable Package
    

• Jenis :

1. Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK, Melekat kepada objek (barang) misalnya barang bukan baru (bekas), senjata api, barang wajib periksa karantina, makanan dan obat-obatan.
2. Perijinan dilampirkan pada saat pengajuan PIB
3. Barang impor hanya dapat diberikan izin pengeluaran setelah mendapatkan perijinan/ persetujuan dari instansi teknis terkait.